Undang Undang No. 24 Tahun 1992

Tentang : Penataan Ruang

BAB I

Ketentuan umum

       Dalam bab ini menerangkan tentang sebuah penataan ruangan sebagaimana fungsinya, seperti ruangan adalah wadah yang meliputi ruangan sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup. Bab ini merupakan sebuah pengertian dasar tentang sebuah ruangan yang menjadi patokan seharusnya sebuah penataan ruangan yang benar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

       Bab ini menerangkan bagaimana asas dan tujuan sebenarnya dari penataan ruangan, seperti :

a.  Penataan ruang berasaskan:

Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

b.  Penataan ruang bertujuan:

Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.dll

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

       Bab ini menerangkan bagaimana hak dan kewajiban seseorang tentang penataan ruang yang semestinya, dan dijalani dengan benar, seperti :

a.  Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

b.  Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.dll

BAB IV

PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

       Bab ini menerangkan bagaimana sebuah penataan ruang dibedakan menuruk wilayah atau kawasan yang berbeda. Seperti:

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya.dll

BAB V

RENCANA TATA RUANG

       Menerangkan bagaimana rencana tata ruang yang dibedakan atas:

a. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;

b. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

c. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

BAB VI

WEWENANG DAN PEMBINAAN

       Menerangkan bagaimana pemeritah mengatur penataan ruangan agar lebih terorganisir. Seperti :

a.  Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.

b.  mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat. Dll

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

       Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Ordonansi Pembentukan Kota (Stadsvormingsordonnantie Staatsblad Tahun 1948 Nomor 168, Keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 23 Juli 1948 no. 13) dinyatakan tidak berlaku.

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 24 TAHUN 1992 (24/1992)

Tanggal : 13 OKTOBER 1992 (JAKARTA)

Sumber : LN 1992/115; TLN NO. 3501